Pemberdayaan Masyarakat

KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Pengertian

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

b.Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

c.Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

d.Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

a. Wilayah

Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.

b. Sektor

Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Manfaat

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Tulisan ini dapat dilihat dilihat di SINI.

>

Share |

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

MAKNA & TOLOK UKUR PENGORGANISASIAN KELOMPOK (KSM)

• MAKNA : MASYARAKAT BELAJAR MEMBANGUN DINAMIKA KELOMPOK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BERSAMA
• TOLOK UKUR : KSM-KSM MENJADI WADAH SINERGI MASYARAKAT SKALA KECIL UNTUK MENGORGANISIR POTENSI DAN MEMENUHI KEBUTUHAN BERSAMA
TUJUAN PROSES KSM:
1. Masyarakat mampu membangun KSM-KSM sbg wadah belajar, pengembangan, saling kepercayaan social, pengembangan diri dan kelompok masyarakat, sebagai langkah ikut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat;
2) Masyarakat dapat membangun KSM yg dapat menjadi pelaku langsung kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengorganisasian masyarakat
3) Masyarakat dapat menerapkan pembelajaran prinsip & Nilai P2KP serta Tridaya dalam pembentukan KSM-KSM, agar KSM menjadi sarana kepedulian dan kesatuan sosial untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama.
SUBSTANSI PESAN PROSES KSM:
1. P2KP memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok swadaya yang telah ada di tengah masyarakat
2. P2KP memfasilitasi terbentuknya terbentuknya kelompok swadaya masyarakat yang baru, sesuai dengan status KSM sebagai alat pembelajaran masyarakat
3. Pembelajaran masyarakat untuk membangun KSM sbg sarana seluruh masyarakat membangun kepedulian dan kesatuan sosial, bukan sarana pengkotak-kotakan masyarakat dan bukan sarana untuk sekedar memperoleh pinjaman/bantuan
4. Kesadaran kritis masyarakat terhadap substansi KSM sebagai Institusi Lokal (local institution)
5. Masyarakat menerapkan prinsip dan nilai P2KP dalam proses kegiatan pembentukan dan pengokohan peran serta fungsi KSM-KSM.

>

Share |

BLM Bukanlah (semata-mata) Tujuan Utama

BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) bukanlah tujuan utama dari kegiatan PNPM-MP, demikian yang disampaikan oleh Bapak Azis (Asisten Koordinator Kota Mandiri-Kabupaten Trenggalek) pada wawancara dialog di Radio Praja Angkasa (RPA), Trenggalek (16-2-2011. Mengapa demikian? Karena, BLM adalah media masyarakat untuk "menyelenggarakan" usulan, rencana dari masyarakat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan di wilayahnya.
Pada belajar bersama kali ini, beliau Bapak Azis menekankan kembali kepada kita semua bahwasannya BLM bukanlah tujuan utama yang menjadi orientasi bagi pelaku PNPM-MP di wilayah masing-masing. Artinya, jika tidak ada BLM dari PNPM-MP maka tidak akan ada kegiatan. Inilah suatu cara pandang kita bersama untuk dapat memaknai "BLM PNPM-MP".
Yang menjadi prioritas kita bersama adalah bagaimana menumbuh-kembangkan serta menemu kenali lagi akan bagaimana "nilai-nilai luhur yang telah banyak luntur". Kebersamaan, kepedulian adalah utama dalam bagaimana kita bersama semua dapat berperan serta aktif dalam kegiatan pengentasan kemiskinan di wilayah kita.

>

Share |

BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)

MAKNA & TOLOK UKUR BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

• MAKNA : SARANA PEMBELAJARAN MASYARAKAT UNTUK PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU MELALUI PELAKSANAAN KEGIATAN YG BERLANDASKAN NILAI UNIVERSAL & TRIDAYA
• TOLOK UKUR : PENGELOLAAN DANA DAN KEGIATAN DILAKUKAN SECARA JUJUR, ADIL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, PRO POOR, BERTANGGUNGJAWAB & PROPORSIONAL
TUJUAN PROSES BLM:
1. Masyarakat mampu memahami proses penyaluan dana secara transparan dan akuntabel;
2) Masyarakat peduli dan mengontrol penggunaan maupun pemanfataan dana bantuan P2KP khususnya, dan dana-dana publik pada umumnya;
3) Masyarakat mampu memanfaatan dana P2KP dan dana-dana lainnya secara efektif bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
4) Tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat terhadap posisi BLM sebagai stimulans kesiapan masyarakat dan pelengkap keswadayaan serta kemandirian masyarakat
SUBSTANSI PESAN PROSES BLM:
1. P2KP memiliki mekanisme penyaluran dana bantuan secara langsung ke masyarakat yang transparan dan akuntabel, dan ditempatkan sebagai stimulans kesiapan masyarakat serta pelengkap keswadayaan/kemandirian masyarakat;
2. Masyarakat paham ketentuan, persyaratan dan mekanisme penyaluran maupun pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan P2KP
3. Pembelajaran masyarakat untuk mendorong terbangunnya kontrol sosial dalam hal penyaluran maupun pemanfaatan dana P2KP
4. Masyarakat paham mekanisme pengajuan proposal maupun pemanfaatan dana yang harus efektif bagi penanggulangan kemiskinan & berorientasi pada pembangunan berkelanjutan
5. Masyarakat menerapkan prinsip dan nilai P2KP dalam proses penyaluran, pengunaan, & pemanfaatan dana-dana, baik yang bersumber dr warga, BLM P2KP atau sumber dana lainnya

>

Share |

PJM (Perencanaan Jangka Menengah)-Penyusunan PJM

MAKNA & TOLOK UKUR

PERENCANAAN PARTISIPATIF MENYUSUN PRONANGKIS (PJM)

• MAKNA : MASYARAKAT BELAJAR MEMBUAT & MERUMUSKAN PROGRAM KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAHNYA
• TOLOK UKUR : DILAKSANAKAN DAN DISUSUN SEPENUHNYA OLEH MASYARAKAT SECARA PARTISIPATIF BERBASIS RUMUSAN KEBUTUHAN RIIL MASYARAKAT
TUJUAN PROSES PENYUSUNAN PJM:
1. Pembelajaran Masyarakat untuk membahas dan menyepakati prioritas program yang akan dilaksanakan bersama dengan berlandaskan hasil-hasil pemetaan kemiskinan (yang mencerminkan prioritas kebutuhan riil masyarakat sesuai dgn tingkat mendesak dan urgensi masalah serta potensi kapasitas yang ada)
2) Tumbuhnya Kesadaran Kritis Masyarakat terhadap prinsip dan pendekatan perencanaan partisipatif sebagai bagian integral dalam pembangunan partisipatif (Participatory Development);
3) Tersusunnya PJM Pronangkis (program penanggungan kemiskinan jangka menengah) minimal periode 3 tahun, dan Rencana Kegiatan Tahunan Pronangkis (Renta Pronangkis)
4) Tumbuhnya kesadaran kritis Masyarakat untuk menerapkan prinsip dan nilai P2KP dalam kegiatan menyusun program masyarakat secara sistematis, terarah dan sesuai kebutuhan (Pro Poor)
5) Tumbuhnya Kesadaran Kritis Masyarakat pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) melalui implementasi nuansa prinsip dan pendekatan TRIDAYA pada PRONANGKIS yang disusun masyarakat, yakni program bidang lingkungan, sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada Keseimbangan proporsional dan berbasis kebutuhan riil
SUBSTANSI PESAN PROSES PJM:
1. P2KP memfasilitasi terselenggaranya pelatihan partisipatif bagi BKM/LKM, kader dan masyarakat peduli
2. Proses pembelajaran BKM untuk mengkoordinir dan ber-tanggungjawab terhadap penyusunan program masyarakat yang pro poor dan berorientasi pada sustainable development
3. Adanya keterlibatan semua pihak di kelurahan setempat dalam penyusunan PJM Pronangkis sehingga program yang disusun benar-benar legitimated, mengakar dan representatif
4. Masyarakat, dikoordinir BKM, Merumuskan program bersama yang menjadikan hasil RK dan PS sebagai sumber utama untuk menyusun PJM dan Renta Pronangkis
5. Masyarakat menerapkan prinsip dan nilai P2KP dalam penyusunan program bersama untuk menghasilkan PJM dan Renta Pronangkis yang representatif, pro poor, legitimated dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

>

Share |

Pembentukan LKM

MAKNA & TOLOK UKUR PEMBENTUKAN LKM

• MAKNA : MASYARAKAT BELAJAR MEMBANGUN WADAH MASYARAKAT UNTUK BERSINERGI, DAN MENJADI LEMBAGA KEPERCAYAAN MILIK MASYARAKAT YG DIAKUI PIHAK LUAR
• TOLOK UKUR : TERBENTUKNYA DEWAN AMANAH (BOARD OF TRUSTEE) MASYARAKAT YG MENGAKAR DAN REPRESENTATIF DAN BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG YANG JUJUR, PEDULI DAN DAPAT DIPERCAYA
TUJUAN PROSES PEMBENTUKAN LKM:
1. Tumbuhnya Kesadaran Kritis Masyarakat terhadap hakekat kelembagaan masyarakat madani (Civil Society);
2) Tumbuhnya kesadaran kritis warga ttg Kepemimpinan yang representatif berbasis nilai-nilai universal & mampu menyusun kriteria serta memilih anggota BKM yang mengakar dan representatif dengan ukuran-ukuran moral/kualitas sifat kemanusiaan seseorang
3) Penerapan pembelajaran prinsip & nilai P2KP oleh Masyarakat dalam membentuk kelembagaan masyarakat yg representatif & mengakar (scr generik disbt LKM)
4) Pengenalan dan pembelajaran TRIDAYA melalui pembentukan dan pengokohan peran serta fungsi Unit-Unit Pelaksana LKM (minimal UPL, UPK dan UPS), sebagai hasil dari kesadaran kritis BKM.
SUBSTANSI PESAN PROSES LKM:
1. P2KP memfasilitasi masyarakat untuk memahami BKM sebagai embrio masyarakat warga (civil society)
2. FGD Refleksi kepemimpinan masyarakat berlandas-kan kualitas sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki atau didasarkan pada perbuatan baik, bukan pada pengakuan diri maupun kampanye
3. P2KP memfasilitasi masyarakat untuk menjabarkan kriteria moral (nilai-nilai universal) bagi anggota masyarakat yang layak sebagai anggota pimpinan kolektif LKM
4. P2KP memfasilitasi agar masyarakat dpt membentuk panitia untuk melakukan penilaian thdp lembaga-lembaga lokal dan menyelenggarakan pemilihan terhadap anggota masyarakat untuk duduk dalam kepemimpinan kolektif LKM
5. Pemilihan utusan-utusan warga di tingkat RT dan pemilihan anggota-anggota LKM oleh utusan warga di tingkat kelurhan berdasarkan criteria dan mekanisme untuk menghasilkan pemimpin yang memenuhi kualitas sifat kemanusiaannya.
6. Masyarakat dapat mengetahui bahwa kepemimpinan yang tidak representatif dan tidak memegang amanah menjadi salah satu penyebab runtuhnya kepercayaan sosial
7. Kesadaran kritis masyarakat untuk menerapkan prinsip & nilai di P2KP oleh masyarakat dalam kegiatan pengorganisasian masyarakat, melalui pembentukan kelembagaan masyarakat warga dan pemilihan pemimpin-pemimpin masyarakat yang mengakar dan representatif
8. Kesadaran kritis masyarakat untuk menerapkan pendekatan TRIDAYA melalui pembentukan UPL, UPS dan UPK (cabang-cabang), sebagai pelaksana dari LKM (biji dan pohon)

>

Share |

PS (Pemetaan Swadaya)

MAKNA & TOLOK UKUR

PEMETAAN SWADAYA (PS)

• MAKNA : MASYARAKAT BELAJAR MERUMUSKAN KEBUTUHANNYA SENDIRI SECARA RILL
• TOLOK UKUR : TERAMPUNGNYA SELURUH ASPIRASI REPRESENTASI MASYARAKAT, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK MARJINAL
TUJUAN PS:
1. Masyarakat dapat melakukan proses identifikasi masalah, potensi dan peluang serta tantangan dan hambatan di dalam lingkungannya;
2) Masyarakat memahami bahwa pengentasan kemiskinan harus mengintegrasikan potensi semua pihak dan bertumpu pada potensi diri daripada tergantung pada bantuan luar.
4) Pembelajaran prinsip dan nilai P2KP oleh masyarakat pada pelaksanaan kegiatan pemetaan masalah kemiskinan, potensi sumber daya dan kebutuhan riil masyarakat
5) Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan Masyarakat untuk menyadari tanggung jawab dirinya dalam konteks permasalahan riil yang terjadi di wilayahnya
6) Meningkatkan kepedulian dan kerelawanan atas kesadaran kritis terhadap kondisi riil di wilayahnya
SUBSTANSI PESAN PS:
1. Masyarakat dapat memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan ekonomis, serta kemungkinan perkembangannya secara utuh (Social Mapping)
2. Masyarakat dapat menyusun gambaran kondisi masyarakat dan wilayahnya saat ini serta gambaran yang diharapkan
3. Masyarakat dapat melihat peluang untuk dapat menggali potensi dari masyarakat sendiri dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kemiskinan dalam kelurahannya
4. Masyarakat dpt membedakan antara keinginan & kebutuhan
5. Masyarakat dapat lebih bertumpu pd potensi yang dimilikinya daripada tergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar
6. Warga masyarakat semakin peduli & termotivasi utk relawan membantu kondisi di wilayahnya

>

Share |

RK (Refleksi Kemiskinan)

MAKNA & TOLOK UKUR

REFLEKSI KEMISKINAN (RK)

• MAKNA : MASYARAKAT BELAJAR MENGENALI PENYEBAB KEMISKINAN
• TOLOK UKUR : TIMBULNYA KETERBUKAAN DAN KEJUJURAN MASYARAKAT BERKENAAN DENGAN PENYEBAB TIMBULNYA KENDALA YANG DIALAMINYA, TERKAIT PERILAKU DAN NILAI-NILAI UNIVERSAL KEMANUSIAAN

TUJUAN RK:
1) Masyarakat dapat mengetahui, memahami dan merumuskan masalah kemiskinan menurut versi mereka sendiri;
2) Masyarakat memahami akar penyebab kemiskinan yang utama adalah perilaku/sikap ;
3) Kesadaran kritis Masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai universal dalam persoalan kemiskinan maupun upaya penanggulangannya
4) Pemahaman masyarakat tentang P2KP sbg Pembelajaran prinsip dan nilai pada pelaksanaan kegiatan merumuskan bersama masalah kemiskinan dan aspirasi warga miskin terhadap program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya

SUBSTANSI PESAN RK:
1. Kesadaran Kritis masyarakat bahwa persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan factor internal/mental, yakni lunturnya moral atau nilai-nilai luhur yang bersifat universal.
2. Kesadaran Kritis Masyarakat bahwa memudarnya kepedulian dan kesatuan sosial, serta berkembangnya individualisme dan kepentingan sepihak merupakan salah satu diantara penyebab masalah kemiskinan yang berlarut-larut di wilayahnya
3. Mendorong interaksi masyarakat miskin, masyarakat peduli dan masyarakat lainnya dalam kesetaraan serta saling percaya satu sama lain
4. Masyarakat dapat mengetahui bahwa kepemimpinan yang tidak representatif dan tidak memegang amanah menjadi salah satu penyebab runtuhnya kepercayaan sosial
5. Kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau masyarakat miskin saja, melainkan tanggung jawab bersama
6. Kesadaran Kritis masyarakat untuk berani mengungkapkan pendapat
7. Kesadaran masyarakat untuk rendah hati mau mendengarkan pendapat orang lain
8. Belajar berdemokrasi melalui musyawarah bersama dalam mengambil keputusan dengan dilandasi kepentingan bersama
9. Mendorong Masyarakat untuk saling percaya satu sama lain
10. Ikhlas melaksanakan maupun mematuhi keputusan yang telah diputuskan bersama

>

Share |

Refleksi Kemiskinan

Rangkaian kegiatan setelah Sosialisasi (sosialisasi kelurahan/desa, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tingkat basis/RT) yaitu RK (Refleksi Kemiskinan).
Dimana RK adalah bagaimana masyarakat merfleksikan atau mendefinisikan mengenai pengertian "kemiskinan" oleh masing-masing wilayah, baik wilayah basis/RT juga kelurahan/desa. Karena setiap wilayah memiliki dimensi parameter berbeda dalam melihat serta mendefinisakan "kemiskinan".

>

Share |

RKM

RKM atau Rembug Kesiapan Masyarakat adalah kegiatan dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih apakah menolak ataukah menerima program (PNPM-MP) setelah adanya sosialisasi baik di tingkatan kelurahan/desa maupun RT/basis.

Dengan diberikannya kesempatan untuk memilih apakah menerima ataukah menolak program, pada dasarnya memiliki pesan dasar bahwasannya setiap kegiatan/tindakan masyarakat diajak untuk berperan serta dalam peranan berdemokrasi. Tentunya dengan segala konsekuensi yang akan terjadi.

Dengan pola konsep "berembug"/bermusyawarah dengan sosial masyarakat lingkungannya, setelah warga menerima program (PNPM-MP) untuk dapat dilaksanakan diwilayahnya, maka diperlukan RELAWAN untuk mewakili kelompok warga memandu setiap kegiatan PNPM-MP di wilayahnya masing-masing. Karena pada dasarnya, kegiatan PNPM-MP dilaksanakan sendiri oleh warga masyarakat. Karena warga sendiri yang lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan lingkungan wilayahnya dalam gerakan pemberdayaan masyarakat pengentasan kemiskinan.

>

Share |

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan rangkaian awal dalam siklus PNPM-MP untuk memulai serangkaian kegiatan di masyarakat.
Adapun rangkaian sosialisasi yang dilangsungkan meliputi Sosialisasi Tingkat Kabupaten, di sambung dengan Sosialisasi Tingkat Kelurahan/desa, dan dilanjutkan dengan Sosialisasi Tingkat Basis/RT

Sosialisasi Tingkat Kabupaten yang dilakukan langsung oleh Bapak Paeran, M. Si selaku Team Leader KMW VI Propinsi Jawa Timur yang dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Trenggalek, dihadiri oleh para pejabat terkait dilingkungan Pemda Kabupaten Trenggalek

Sosialisasi Tingkat Kelurahan/desa

Sosialisasi Tingkat Basis/RT

>

Share |

Dalam menjalankan peran dan fungsi serta tanggungjawab, anggota Pimpinan Kolektif LKM bersifat relawan dan tidak menerima gaji atau imbalan yang bersifat insentif lainnya. Keperluan kegiatan LKM dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang bersifat kebutuhan administrasi, pertemuan-pertemuan, transportasi-akomodasi dan komunikasi dapat menggunakan alokasi dana operasional (BOP) LKM yang administrasinya dilaksanakan oleh Sekretariat.

>

Share |

Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan, Desa Karangsoko

Kegiatan Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan/Desa di Desa KarangSoko :

>

Share |

Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan Sumbergedong

Sebagai bagian dari kelanjutan Sosialisai Awal Tingkat Kelurahan, kemudian dilanjutkan di Tingkat Kecamatan Kemudian Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan. Ada beberapa foto kegiatan

yang dapat kami dokumentasikan.

Sosialisai Awal Kelurahan Sumbergedong :



Pak Lurah Sumbergedong, Bapak Suwito di akhir acara kegiatan Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan Sumbergedong :


Kami setelah menuanaikan tugas :

>

Share |

PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

LATAR BELAKANG
Program Penanggalangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Melalui P2KP-1 sampai P2KP-3 saat ini telah terbentuk 6.168 BKM/Badan Keswadayaan Masyakat (dari rencana 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten), merupakan kelembagan masyakat yang representatif, dan mengakar bagi pengembangan (modal sosial) masyakat. Disetiap BKM, masyarakat telah menyusun PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulanan Kemiskinan) secara partisipatif, sebagai prakarsa menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri.
Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok peduli setempat.

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan P2KP sebagai salah satu motor program di wilayah perkotaan, disamping PPK (Program Pemberdayaan Kecamatan).
PNPM pada dasarnya merupakan Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dengan sinergi P2KP dengan PPK.
Untuk tahap awal, PNPM dilaksanakan dengan memperluas jangkauan cakupan wilayah program pemberdayaan masyarakat (P2KP dan PPK), yang pada tahun 2006 baru mencapai 46% dari seluruh kecamatan Indonesia yang mencapai 5.623 kecamatan pada akhir tahun 2009.
Hasil audit oleh auditor independen MOORE ROWLAND menyebutuan, program pemberdayaan masyarakat model P2KP dan PPK dapat menekan korupsi sebesar 1 (satu) %. Selain itu, Program yang dilakukan berdasarkan mekanisme P2KP dan PPL lebih efisien 56%.

P2KP DALAM MENDUKUNG PNPM
1. Peran P2KP dalam mendukung PNPM menjadi strategis karena :
Hingga saat ini telah mencakup wilayah yang luas (nasional) 235 kota/kabupaten, tersebar di 29 Provinsi.
Telah terbangun 6.168 BKM, yang secara partisipatif telah menyusuh PJM Pronangkis-nya.
Selama P2KP berlangsung, telah memunculkan >291.000 relawan.
P2KP telah mencakup 18,9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM.
2. Meskipun rentang wilayah sasaran secara nasional, ditangani (6.405 Kelurahan) namun cakupan wilayah P2KP baru sekitar 20% dari kelurahan/desa di Indonesia.
3. Hingga saat ini BLM P2KP sudah tersalurkan mencapai Rp.1.166,8 Milyar, ternyata baru dapat membiayai sekitar 20% dari kebutuhan program masyarakat (PJM Pronangkis). Saat ini P2KP memulai penajaman capaian kinerja PJM Pronangkis sesuai IPM (Indeks Pembangunan Manusia)-MDGs (Millenium Development Goals), Focusing pada kelompok sasaran (pemanfaat) orang miskin.
4. Untuk mendukung komitmen pembangunan nasional dalam percepatan penanggulangan kemiskinan (prioritas tertinggi) maka : Perlu memperluas cakupan wilayah sasaran maupun tambahan alokasi BLM di lokasi P2KP sebelumnya.

PERAN PNPM UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN HINGGA 8,2% di TAHUN 2015
Tujuan PNPM
Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan.
Peranan Pemerintah Daerah dan Instansi sektoral semakin nyata dan terpacu menerapkan model pembangunan partisipatif serta memperkuat kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan.
Capaian manfaat program kepada kelompok sasaran (masyarakat miskin) semakin efektif. (peningkatan IPM-MDGs)

SASARAN PNPM-P2KP
Terbangunnya kelembagan masyarakat (BKM) yg aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat.
Tersedianya (PJM Pronangkis) sebagai wadah sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin perkotaan menuju capaian sasaran IPM-MDGs.

STRATEGI PELAKSANAAN
1. Melembagakan Pola Pembangunan partisipatif yang Pro-poor (keberpihakan pada masyarakat miskin) dan berkeadilan, melalui : Pembangunan lembaga masyarakat (BKM) yang representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan; Perencanaan Partisipatif dalam menyusun PJM Pronangkis berbasis IPM-MDGs
2. Menyediakan BLM secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui : Pembangunan ekonomi lokal, Pembangunan sarana/prasarana lingkungan dan Pembangunan SDM/pelatihan-pelatihan).
3. Memperkuat keberlanjutan program, dengan : Menumbuhkan rasa memiliki dikalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis dan pengelolaan hasil-hasilnya, Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan paska proyek dan Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih pro-poor dan berkeadilan.

HASIL/KELUARAN PROGRAM
1. Terbangunnya BKM-BKM sebagai lembaga masyarakat yang mengakar dan representatif yang mampu menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM-MDGs) di wilayahnya masing-masing;
2. Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan pelaksanaan PJM Pronangkis berbasis Tridaya dan Peningkatan Kinerja IPM-MDGs;
3. Pemerintah Daerah bersama masyarakat berhasil mensinergikan dan harmonisasi program Penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan IPM-MDGs di wilayahnya.

TAHAPAN KEGIATAN di MASYARAKAT KELURAHAN (wilayah baru)
TAHAPAN PENYIAPAN MASYARAKAT -->1. Sosialisasi Awal --> 2. Rembug Kesiapan Masyarakat dan Kerelawanan --> TAHAPAN PERENCANAAN MASYARAKAT --> 3. Refleksi Kemiskinan (merumuskan mengenai kemiskinan menurut pengertian dari masing-masing wilayah) --> 4. Pemetaan Swadaya (Klarifikasi KK Miskin; Profil & Status Indeks Pembangunan Manusia-MDGs; Identifikasi kebutuhan program --> 5. Pembentukan BKM --> 6. Perencanaan Partisipatif (menyusun PJM Pronangkis berbasis Kinerja Peningkatan IPM-MDG's) --> TAHAP PENCAIRAN BLM --> 7. Pengajuan administrasi pencairan BLM --> 8. Pencairan BLM TRIDAYA dan Pembentukan KSM --> TAHAP PELAKSANAAN --> 9. Pelaksanaan Kegiatan BLM

MAKNA DAN TOLOK UKUR SIKLUS PNPM-MP

Rembug/Musyawarah Kesiapan Masyarakat (RKM)
MAKNA : Masyarakat belajar menggali kebersamaan diantara mereka.
TOLOK UKUR : Masyarakat belajar memutuskan sendiri untuk kepentingannya.
TUJUAN RKM :
1. Sejak tahap awal, sebagian besar masyarakat di lokasi sasaran mengetahui tujuan, konsep dan cara/proses PNPM-MP membantu masyarakat menanggulangi kemiskinannya;
2. Masyarakat dapat menyikapi program PNPM-MP secara bebas dan menghindari klaim-klaim pihak tertentu sebagai pihak yang berjasa adanya PNPM-MP di wilayahnya;
3. Masyarakat paham bahwa kemiskinan hanya dapat diatasi oleh inisiatif, prakarsa, potensi dan upaya mereka sendiri, sedangkan PNPM sebagai pelengkap/stimulans terhadap ikhtiar yang dilakukan masyarakat;
4. Masyarakat dapat mempersiapkan dan mengorganisasi diri untuk menanggulangi kemiskinan dengan pengusulan relawan-relawan sebagai Kader masyarakat dalam PNPM-MP.
SUBSTANSI PESAN RKM :
1. Pilihan bebas masyarakat menerima/menolak PNPM-MP yang didasari pemahaman utuh konsep, substansi dan mekanisme PNPM-MP, termasuk hak dan kewajiban serta resiko atas keputusan masyarakat (Kontrak Sosial).
2. Pembelajaran awal dalam PNPM-MP bahwa keputusan menerima/menolak tidak hanya ditentukan elite-elite masyarakat, tapi melibatkan masyarakat banyak, khususnya kelompok marjinal.
3. PNPM-MP sebagai stimulan atas inisiatif, keswadayaan dan upaya-upaya masyarakat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang dihadapinya.
4. PNPM-MP sebagai "pendekatan Proses Pembelajaran", bukan program kredit mikro atau bantuan pinjaman semata.
5. Kesadaran kritis masyarakat untuk membangun kepedulian dan kesatuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan serta masalah di wilayahnya berbasis nilai-nilai universal.
6. PNPM-MP memfasilitasi tumbuhnya inisiatif masyarakat dan menggali aspirasi masyarakat.
7. PNPM-MP menambuhkan rasa tanggung-jawab terhadap inisiatif masyarakat, membangun partisipasi dengan pengertian dan kesadaran.
8. Tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat akan arti penting "KERELAWANAN" sebagai pondasi kokoh terbangunnya kepedulian dan kesatuan sosial untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.
9. Masyarakat mengusulkan relawan-relawan sebagai kader-kader masyarakat berdasarkan kriteria perbuatan baik seseorang atau kualitas nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dimilikinya seseorang, antara lain dapat dipercaya, jujur, keikhlasan/kerelawanan, keberpihakan, dll.

Selanjutnya setelah kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah kegiatan Refleksi Kemiskinan (RK). Apa itu RK,makna-tolok ukur-tujuan-substansi? Akan dibahas pada kesempatan berikutnya...
Salam hangat selalu.

>

Share |

Persiapan Kegiatan

Sebelum melakukan kegiatan, team jatim-10 mempersiapkan segala kebutuhannya untuk dapat semaksimal dan seoptimal mungkin dalam melakukan kegiatan pendampingan masyarakat. Karena kami sadar bahwa untuk mendapatkan suatu hal yang terbaik adalah

dengan melakukan dengan yang terbaik.

kami di sela-sela persiapan kegiatan :


Melayani masyarakat :


Setelah melakukan kegiatan :

>

Share |

Sosialasi Awal

Sosialisasi Awal merupakan kegiatan lanjutan setelah proses kegiatan dari Pemetaan Sosial yang telah dilaluiyang kemudian dilanjutkan menuju proses selanjutnya untuk masuk ke SIKLUS PNPM-MP. Sosialisasi Awal adalah kegiatan

untuk mensosialisakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan mengenai apa PNPM-MP itu, Programnya, Sasarannya dan bagaimana menjalankan program tersebut.
Sosialisasi Awal dimulai dari Kabupaten/Kotamadya, dilanjutkan di Tingkat Kecamatan, Kemudian dilanjutkan di tingkat kelurahan/desa, lalu diteruskan di tingkat basis (RT).

Beberapa foto kegiatan Sosialisasi Awal :

>

Share |

Social Mapping

Social mapping atau pemetaan sosial adalah salah satu tahapan yang dijalani pada proses sebelum sosialisasi Awal yang kemudian dilanjutakan dengan masuk pada SIKLUS PNPM-MP sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan.
Melalui Pemetaan Sosial diharapkan dapat mengetahui potensi-potensi apa saja yang di miliki oleh masyarakat dan juga wilayah yang menjadi dampingannya.


Kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan yang ada pada wilayah pendampingan.
=>Proses identifikasi :
• Sosial budaya.
• Geografi (kewilayahan)
• Demografi (kependudukan)

Tujuan (output&input)-:
1. Mendapat informasi/data2 & fakta kondisi masyarakat.
2. Dapat merumuskan strategi pendampingan.

Ini bisa diibaratkan sebagai survei awal.

Metode Pengambilan Data :
1. Pengumpulan data sekunder dari kelurahan&kecamatan

Pemanfaatan Hasil Pemetaan Sosial :
Menentukan strategi sosialisasi :
• Menentukan input apa yang perlu diberikan kepada masyarakat.

Metode penggalian informasi secara cepat dengan beberapa teknik :
• Pemetaan pemukiman&jaringan informasi.
• Sosiometri (jaringan komunikasi & interaksi sosial)
• Alur sejarah pengunaan media komunikasi & sistem informasi.
• Diagram venn, pemetaan lembaga/kelompok masyarakat.
• Pemetaan waktu luang masyarakat.
• FGD nilai-nilai yang dianut warga.

Pemetaan permukiman & jaringan informasi
• Mengetahui gambaran sebaran permukiman secara geografis di wilayah kelurahan / desa.
• Mengetahui akses transportasi, komunikasi

Beberapa foto kegiatan dari Pemetaan Sosial di wilaya Trenggalek :

>

Share |

Trenggalek

Trenggalek sebagai satu dari sekian banyak wilayah yang mendapat cakup wilayah dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan yang terletak

di jalur bagian selatan Provisnsi Jawa Timur yang memiliki begitu banyak potensi dari alam yang masih banyak yang dapat dikembangkan.
Pantai,...adalah bagian dari keindahan yang dimiliki oleh Kota Trenggalek.
Keripik tempe....makanan ringan yang menjadi makanan khas dari kota ini yang memn baik dari rasa maupun proses pembuatannya. Juga makanan-makanan ringan lainnya seperti alen-alen, dan lain sebagainya.
Dari sebuah kota kecil yang tenang ini, begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan dan diangkat.
Butuh tangan-tangan terampil dan KEPEDULIAN dari semua pihak untuk menjadikan kota kecil ini menjadi sebuah kota yang akan mendatangkan begitu banyak hal yang bermanfaat positif dan tak terlupakan.

>

Share |

Team Jatim-10

Team Jawa Timur-10

>

Share |